Persepsi, Modal Sosial, dan Kekuasaan Aktor dalam Perumusan dan Implementasi Kebijakan Pariwisata

Abstract

Mengkaji kebijakan pariwisata sama halnya dengan mengkaji kebijakan publik. Proses perumusan dan implementasi kebijakan pariwisata tidak terlepas dari perspektif para aktor yakni subjektifitas pembuat kebijakan pariwisata. Pembuat kebijakan memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk memperjuangkan kepentingannya menjadi kebijakan pariwisata (RIPPARDA). Dalam proses memperjuangkan kepentingan tersebut, aktor dapat memanfaatkan modal sosial dan kekuasaannya. Persepsi aktor dapat berupa pengetahuan, sikap dan tindakan aktor. Sedangkan modal sosial aktor dapat berupa jaringan, norma dan kepercayaan. Disisi lain, kekuasaan aktor dapat berupa kekuasaan normatif, kekuasaan renumeratif, dan kekuasaan koersif. Persepsi aktor pada tahap perumusan kebijakan pariwisata menjadi sangat esensial ketika aktor dituntut mampu menganalisis permasalahan pariwisata dan menetapkan strategi untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Sedangkan modal sosial, sering digunakan aktor untuk memperjuangkan pelbagai kepentingan menjadi kebijakan pariwisata. Selain itu, aktor juga dapat memanfaatkan kekuasaannya dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pariwisata. Hasil tinjauan pustaka ini memperkuat argumen bahwa tidak hanya komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi yang sangat esensial dalam perumusan dan implementasi kebijakan pariwisata, akan tetapi persepsi, modal sosial dan kekuasaan aktor juga menjadi aspek yang sangat esensial dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pariwisata.

Reviewing the tourism policy as well as by reviewing public policy  The formulation and implementation of tourism policy can not be separated from the perspective of the actors spesifically subjectivity tourism policy makers.  Policymakers have the authority or power to fight for their interests into tourism policy. Perception of actors can be the knowledge, attitudes and actions of actors While social capital can be a network of actors, norms and beliefs. On the other hand, the power of actor can be normative power, power remuneration, and coercive power. Perception of the actors on the stage of formulation of tourism policy is essential when the actor supposedly able to analyze issues in tourism and establish a strategy to resolve the problem. Whereas social capital, are often used actors to fight various interests into tourism policy. In addition, the actor also can take advantage of its power in the formulation and implementation of tourism policies. The results of this literature review strengthen the argument that not only communication, resources, disposition and bureaucracy which are essential in the formulation and implementation of tourism policies, but perceptions, social capital and power of the actor is also an aspect that is essential in the formulation and implementation of tourism policy.

Keyword: Perception, Social Capital, Power, Public Policy.